Demi sebuah keyakinan agama, orang bersedia melakukan apa saja. Agama yang diyakini oleh seseorang memberikan motivasi, daya tahan hidup, dan bahkan orang bersedia mati, demi membela keyakinan agamanya. Membela agama yang diyakini itu sebuah keniscayaan. Membela dan menegakkannya itu sebuah kewajiban.
Peristiwa yang terjadi di Cikeusik, Padeglang, yang mengakibatkan tiga anggota Ahmadiyah mati, harus dilihat akar masalahnya, yang menjadi sumber konflik. Ahmadiyah yang mengaku golongan Islam, tetapi prakteknya mempunyai Nabi Gulam Mirza Ahmad, dan Kitab Tadzkirah. Para pemuka Ahmadiyah terus mengajarkan ajaran mereka, yang dikalangan Islam, sudah dipandang sebuah penyimpangan yang sangat prinsip.
Departemen Agama Republik Indonesia, melalui Litbangnya yang dipimpin Atho Mudhar telah mengumpulkan bukti-bukti, dan menegaskan penyimpangan Ahmadiyah.
Ormas-ormas Islam telah pula memberikan informasi yang valid kepada pemerintah bahwa Ahmadiyah, sebuah gerakan yang menyimpang dari mainstream (arus utama) dalam Islam. Penyimpangannya sudah sangat prinsip, yang terkait dengan masalah aqidah (iman).
Para pemimpin ormas Islam telah bertemu dengan seluruh aparat negeri ini. Sudah bertemu dengan Menteri Agama, Kepolisian, Kejaksaan, dan sejumlah pejabat lainnya. Menyampaikan pandangan dan pendapat mereka tentang gerakan Ahmadiyah. Semuanya yang disampaikan itu bukan rekaan dan mengada-ada, tetapi dengan bukti-bukti yang bersumber dari dokumen-dokumen Ahmadiyah sendiri. Bukan para pemuka Islam tidak melakukan tindakan secara persuasip, dan mengutamakan dialog. Tetapi, para pemimpin Ahmadiyah, tetap bersikeras, bahwa gerakan yang mereka lakukan tidak salah, dan dibenarkan oleh hukum.
Para tokoh Ahmadiyah merasa kuat dan percaya diri, karena mendapatkan dukungan dari golongan agama-agama lainnya, kalangan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pemerintah Barat, sehingga menyebabkan mereka semakin bersikukuh dengan gerakannya. Mereka tidak lagi memperhatikan pendapat para pemimpin Islam dan para ulama, dan terus melakukan aktivitas dan mengembangkan gerakan Ahmadiyah.
Seandainya Presiden SBY mengeluarkan keputusan melarang gerakan Ahmadiyah, sesungguhnya tidak akan ada konflik antara golongan Islam dengan Ahmadiyah.
Presiden SBY mempunyai diskresi (kewenangan) untuk mengambil tindakan dan keputusan. Tidak akan pernah ada konflik antara golongan Islam dengan Ahmadiyah, jika pemerintah mau bertindak tegas, tidak ragu-ragu, menghadapi gerakan Ahmadiyah. Para pemimpin Islam, ulama dan ormas-ormas Islam sudah memberikan pendapat, pandangan, dan masukkan, dan keputusan ada di tangan pemerintah.
Justru membiarkan Ahmadiyah tetap ada, dan tidak melarangnya, sama dengan pemerintah mendorong adanya konflik terbuka antara golongan Islam dan Ahmadiyah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar